REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menyerukan semangat efisiensi anggaran di seluruh sektor pemerintahan. Namun, di Jawa Barat (Jabar), implementasinya justru menimbulkan sorotan terhadap eksekutif maupun legislatif.
Berdasarkan dokumen resmi perubahan kelima APBD Jawa Barat Tahun 2025, alokasi anggaran untuk belanja hak keuangan DPRD Jabar tercatat tidak mengalami perubahan sedikit pun. Total anggaran tetap sebesar Rp 475,88 miliar untuk 120 anggota dewan. Yakni, mencakup gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, komunikasi, perumahan, hingga dana operasional pimpinan DPRD.
Sementara itu, anggaran untuk belanja gubernur dan wakilnya tercatat Rp64,8 miliar. Hampir seluruh pos tidak berubah, kecuali satu pemangkasan pada anggaran pakaian dinas, dari Rp 275,5 juta menjadi Rp118 juta, atau terpangkas Rp157,5 juta.
Sekretaris Forum Penyelamat Dana Rakyat (FPDR) Poppy Nuraeni menilai, pemerintah daerah tidak konsisten menjalankan instruksi efisiensi. “Gubernur jangan hanya pencitraan terus. Faktanya, fasilitas gubernur justru lebih besar daripada DPRD yakni Rp 64 miliar untuk Gubernur dan Wakilnya. Kalau bicara efisiensi, semestinya dimulai dari fasilitas kepala daerah,” ujar Poppy kepada Republika, Senin (8/9/2025).
Poppy menegaskan bahwa DPRD pun tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Menurutnya, publik menaruh harapan besar pada kinerja legislatif sebagai mitra kritis pemerintah provinsi. “DPRD juga harus bekerja dengan baik agar tercipta penyelenggara negara yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar menikmati hak-hak keuangannya saja,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya oleh Republika, puluhan miliar dana APBD Jawa Barat tahun 2025 digunakan untuk belanja gaji dan operasional Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan tahun 2025. Yakni, nilainya kurang lebih mencapai Rp 64.958.190.620.
Berdasarkan data yang diterima Republika, rincian penggunaan dana tersebut, terbesar digelontorkan untuk biaya operasional Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat mencapai Rp 28.800.000.000. Sedangkan gaji dan tunjangan Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat mencapai Rp 2.215.627.310.
Hanya belanja pakaian dinas Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang dilakukan efisiensi dari semula Rp 275.500.000 menjadi Rp 118.000.000.000
Sedangkan untuk anggota DPRD Jawa Barat terdapat belanja penerimaan lainnya yang belum dijabarkan secara detail termasuk untuk pimpinan DPRD Jabar mencapai Rp 29.476.800.000. Sementara itu, gaji dan tunjangan untuk DPRD Jawa Barat mencapai Rp 177.459.128.555 tanpa adanya efisiensi. Belanja tersebut terdiri dari belanja representasi, tunjangan-tunjangan diantaranya komunikasi, reses dan lainnya.
Belanja tunjangan komunikasi dan intensif pimpinan mencapai Rp 30 miliar. Sedangkan belanja tunjangan jabatan mencapai kurang lebih Rp 3 miliar. Sedangkan belanja untuk kesejahteraan pimpinan DPRD Jawa Barat dan anggota mencapai Rp 90 miliar.
Termasuk tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Jawa Barat mencapai Rp 89 miliar. Serta tunjangan transportasi untuk anggota DPRD Jawa Barat mencapai Rp 37 miliar.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Jawa Barat belum merespons terkait tunjangan-tunjangan tersebut. Kondisi diatas berbanding terbalik dengan peristiwa seorang ibu dan dua orang anaknya yang mengakhiri hidup karena himpitan ekonomi.
