REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG–Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendorong sinergi antar lembaga pengelola dana umat untuk mewujudkan Sovereign Halal Fund. Mereka pun siap menjadi contoh sukses dalam mengelola dana umat selama tujuh tahun terakhir.
Hal tersebut terungkap dalam seminar ekonomi Islam bertajuk Sovereign Halal Fund (Shaf) Indonesia awareness Pengelolaan Keuangan Haji di Teater Lead Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad, Selasa (28/10/2025) yang didukung BPKH. Anggota BPKH Indra Gunawan menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Beberapa orang pemateri lainnya yaitu Ari Permana Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), peneliti Bank Indonesia Ali Sakti. Ketua Prodi S1 Ekonomi Islam Cupian serta sambutan dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan penasehat presiden bidang ekonomi Burhanuddin Abdullah melalui tayangan video.
Anggota BPKH Indra Gunawan mengatakan, kegiatan seminar ekonomi Islam yang digelar merupakan rangkaian dari Dies Natalies FEB Unpad ke 68. Ia menuturkan pihaknya mengumpulkan alumni-alumni yang saat ini sudah menjabat pada jabatan strategis di dunia syariah serta potensi yang ada di ekonomi syariah.
“Tadi Prof Burhanuddin sudah mengendorse dan kita sudah juga diskusi dengan beliau bahwasannya perekonomian umat ini, kalau dihimpun dalam satu barisan shaf itu punya potensi yang besar. Jadi hitungannya mungkin ribuan triliun seperti halnya Danantara,” ujar Indra, di lokasi acara, Selasa (28/10/2025).
Indra mengatakan, konsep sovereign halal fund mengacu kepada sovereign wealth fund dari beberapa negara seperti Norwegia, Turki hingga Malaysia. Ia menyebut dana di Badan Wakaf Indonesia, Baznas dan lainnya dapat dikonversi menjadi dana halal yang semua bersumber dari umat untuk dikembalikan ke umat. “Jadi sovereign halal fund adalah dana non-APBN yang berbaris rapi, berkonsolidasi, untuk dikembalikan kepada kemanfaatan dan keberlanjutan untuk umat,” katanya.
Selama ini, ia menyebut lembaga pengelola dana umat yang ada masih terpisah-pisah. Oleh karena itu, gagasan tersebut perlu diusung kepada Presiden Prabowo Subianto yang memiliki keberpihakan kepada umat Islam termasuk dengan membentuk lembaga Kementerian Haji dan Umroh serta Direktorat Jenderal Pesantren.
“Harapan saya sebenarnya kita bisa usung gagasan ini ke Pak Presiden Prabowo supaya jadi agenda nasional. Umat Islam bisa merespon ini secara baik karena BPKH jadi modelnya,” kata dia.
Umat Islam, kata dia, saat ini memerlukan model pengelola yang dapat dipercaya serta dapat melakukan fungsi treasury. Indra mengatakan BPKH yang sudah berjalan tujuh tahun menjadi model pengelola yang memiliki cerita sukses mengelola dana umat.
“Kami sudah diaudit wajar tanpa pengecualian 7 tahun berturut-turut. Kami punya return yang optimal, kira-kira stabil di persen, tidak ada investasi yang ugal-ugalan, modelnya juga transparan,” kata dia.
Indra melanjutkan pengelolaan dana umat di BPKH berjalan dengan diawasi dan disupervisi oleh sejumlah otoritas pengawas. Ia mengaku sering berkonsultasi dengan otoritas jasa keuangan (OJK), Bank Indonesia serta bersinergi dengan bank syariah serta perusahaan yang mengeluarkan sukuk.
Investasi yang dilakukan oleh BPKH, kata dia, mulai dari sukuk hijau, sukuk biru hingga sukuk oranye. Indra mengatakan sukuk oranye yaitu pembiayaan untuk perempuan dengan memberikan modal Rp 2,5 juta hingga mendorong usaha naik mencapai Rp 500 juta.
Ke depan, ia berharap dana infak, sedekah yang saat ini disimpan di bank konvensional dapat disimpan di bank syariah. Termasuk potensi aset lainnya yaitu tanah, lahan, perusahaan, toko, lapangan futsal hingga padel yang jika diwakafkan dapat diberdayakan secara komersil. “Sehingga bisa lebih punya dampak investasi dan juga dampak pembangunan yang berkelanjutan,” kata dia.
Ia menambahkan dana BPKH pun digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan seperti kampus UIN, kesehatan, serta untuk sektor SDGs.
