Anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan 12, Daddy Rohanady.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Cirebon Timur resmi menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) ke-10 di Jawa Barat dan mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan 12, Daddy Rohanady menyampaikan apresiasinya atas capaian masyarakat Cirebon Timur yang telah lama memperjuangkan pemekaran tersebut.
Menurut Daddy, gagasan pemekaran wilayah Cirebon Timur bukanlah hal baru. Suara untuk menghadirkan daerah otonomi baru itu sudah bergema sejak lama, terutama dari masyarakat Cirebon yang terus menggelorakan aspirasinya agar didorong menjadi pembahasan serius di DPRD Jabar.
“Saya mengucapkan selamat kepada masyarakat Cirebon Timur. Dengan adanya pemekaran setelah moratorium daerah otonomi baru dicabut, diharapkan akan tercipta percepatan pemerintah dalam melayani masyarakat,” ucap Daddy kepada Republika.co.id di Gedung DPRD Jabar, Rabu (10/9/2025).
Daddy menjelaskan selain semangat pemekaran patut diapresiasi, aspek kemampuan fiskal daerah harus tetap diperhatikan secara cermat. Menurutnya, dengan perhitungan yang matang, maka Cirebon Timur akan menjadi wilayah yang sejahtera dan mandiri.
“Cirebon ini sudah terlalu gemuk. Ada 40 kecamatan dengan 424 desa dan kelurahan dan desa. Dari sisi pelayanan jelas membutuhkan percepatan dan kedekatan pemerintah dengan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, geliat ekonomi di kawasan Cirebon Timur dalam beberapa tahun terakhir semakin menunjukkan potensi besar. Dengan adanya CDPOB Cirebon Timur, peluang pengembangan ekonomi lokal bisa lebih fokus, terutama dalam mengangkat sektor pertanian, perikanan, hingga UMKM yang menjadi tulang punggung masyarakat.
“Cirebon Timur ini mulai menggeliat ekonominya. Kalau diberikan keleluasaan sebagai daerah otonomi baru, tentu pembangunan bisa lebih merata dan cepat dirasakan masyarakat,” ujar Daddy.
Dengan masuknya Cirebon Timur sebagai CDPOB ke-10 di Jabar, harapan masyarakat terhadap percepatan pembangunan semakin besar. Kini, langkah berikutnya menunggu pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah pusat, terutama terkait aspek regulasi dan kesiapan anggaran.
