Sejumlah petugas gabungan dari TNI AD bersama Damkar dan BPBD Kabupaten Bogor berusaha membersihkan puing bangunan Majelis Taklim Asobiyah yang ambruk di Kampung Sukamakmur RT 05/04, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (7/9/2025). Majelis taklim berlantai dua yang baru satu bulan selesai dibangun itu sekitar pukul 08:30 WIB ambruk saat umat menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sehingga mengakibatkan tiga warga meninggal dunia dan sedikitnya 56 warga mengalami luka-luka tertimpa bangunan.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG–Beredar video viral di media sosial (Medsos) insiden bangunan Majelis Taklim berlantai 2 ambruk di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Puluhan masyarakat yang menghadiri Peringatan Maulid Nabi itu pun, menjadi korban.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya perawatan seluruh korban insiden majelis taklim di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, yang kini dirawat di RSUD Kota Bogor.
Dedi, bahkan menjenguk langsung sejumlah korban di rumah sakit tersebut. Dedi juga, menemui orangtua seorang anak berusia 2,5 tahun yang hingga saat ini masih belum sadar. “Dan seluruh biaya rumah sakit Pemprov bersedia untuk menanganinya,” ujar Dedi, Senin (8/9/2025).
Menurut Dedi, ada catatan penting terkait peran RSUD Kota Bogor yang kerap menjadi rumah sakit rujukan daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.
Persoalan muncul, kata Dedi, ketika pasien tidak memiliki BPJS atau klaimnya tidak bisa dibayarkan. Kondisi itu membuat tanggungan biaya tidak mungkin dibebankan kepada Pemerintah Kota Bogor, karena pasien bukan warga daerah tersebut.
“Nah problemnya adalah manakala klaim BPJSnya tidak bisa membayar atau dia tidak punya BPJS. Kan enggak mungkin jadi tanggungan Kota Bogor, karena masyarakat di kabupaten lain,” kata Dedi.
Dedi menilai, sudah seharusnya ada kebijakan bersama dalam pengelolaan RSUD Kota Bogor. Mengingat rumah sakit tersebut melayani masyarakat dari berbagai daerah sekitarnya. “Jadi memang kalau ada usulan ini menjadi bagian dari tugas pemerintah untuk bersama-sama mengelola rumah sakit ini, saya pikir enggak ada masalah. Karena ini vital melayani jumlah penduduk yang hampir, di sekitar sini hampir 10 juta,” papar Dedi.
