Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pemaparan saat refleksi akhir tahun di Gedung Gedung Pusat Kebudayaan (GPK), Jalan Naripan, Kota Bandung, Selasa (30/12/2025).
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara terkait polemik penghentian bantuan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Masjid Raya Bandung.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan diambil secara sepihak. Namun, merupakan konsekuensi administratif dan aturan hukum atas perubahan status pengelolaan masjid.
Dedi mengungkapkan, persoalan itu bermula ketika Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jawa Barat didatangi pihak keluarga, yang merupakan pengurus Masjid Raya Bandung. Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan permintaan agar pengelolaan masjid diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris wakaf.
“Saya sampaikan ya bahwa Biro Kesra pemerintah Provinsi Jawa Barat kedatangan keluarga sebagai Ketua Nazir (Roedy Wiranatakusumah) Masjid Raya Kota Bandung. Mereka meminta pengelolaan Masjid Raya Kota Bandung dikelola oleh ahli walis dari yang mewakafkan tanah ke masjid raya tersebut,” katanya, Rabu (7/1/2026).
Permintaan tersebut, lanjut Dedi, telah dijelaskan konsekuensinya oleh Pemprov Jabar. Salah satunya, pihaknya tidak lagi dapat memberikan bantuan operasional karena masjid tersebut tidak lagi tercatat sebagai aset pemerintah provinsi.
Dengan perubahan itu, maka pengelolaan Masjid Raya Bandung kemudian sepenuhnya berada di bawah Ketua Nazir Masjid Raya Kota Bandung. Karenanya, seluruh pembiayaan operasional harus bersumber dari pendapatan internal masjid.
