Mahasiswa memasang foto pejabat di gerbang DPRD Jabar saat aksi mahasiswa dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, Senin (1/9/2025). Dalam aksi demo itu mahasiswa menuntut reformasi Polri, sahkan UU perampasan aset, pembenahan sistem pendidikan, hingga pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus pelanggaran HAM.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG–Aksi demonstrasi mahasiswa Cipayung Plus di Jalan Diponegoro, depan Gedung DPRD Jawa Barat sempat disusupi kelompok berpakaian hitam, Senin (1/9/2025) sore. Mereka melakukan pembakaran spanduk yang terbentang di pagar Gedung DPRD Jawa Barat.
Kelompok tersebut pun melempar baru, petasan ke area dalam Gedung DPRD Jawa Barat. Para mahasiswa sendiri telah membubarkan diri setelah mengetahui adanya sejumlah orang berpakaian hitam.
Mereka hendak merangsek masuk ke Gedung DPRD Jabar. Namun, pihak petugas kepolisian dan TNI berusaha membubarkan mereka terlebih waktu sudah menunjukkan jam 18.00 WIB lebih. “Adek-adek waktu menunjukkan pukul 18.15 WIB dimohon untuk pulang, jangan berbuat anarkis. Atas nama undang-undang waktunya sudah selesai,” ujar petugas melalui pengeras suara, Senin (1/9/2025).
Namun, mereka tetap melakukan pelemparan dan tidak membubarkan diri. Petugas pun sempat melemparkan gas air mata kepada kelompok tersebut. Setelah itu, kelompok tersebut akhirnya membubarkan diri dari lokasi. Petugas TNI dan Polri pun masih menjaga lokasi Gedung DPRD Jawa Barat.
Sebelumnya, Koordinator Lapangan Cipayung Plus Muhammad Rafli Salam mengatakan ratusan mahasiswa melakukan aksi sebagai respons terhadap pemerintah yang belum becus menuntaskan permasalahan di masyarakat. Ia pun mengkritik sikap Presiden Prabowo yang meningkatkan eskalasi pengamanan.
“Presiden Prabowo sampai saat ini malah menambahkan tingkat pengamanan yang lebih. Ini menandakan bahwasanya, pemerintah saat ini masih tidak mampu untuk menyelesaikan hal-hal tersebut,” ucap dia, Senin (1/9/2025).
Ia mengkritik aparat kepolisian yang terlalu lama mengatasi masalah Affan Kurniawan ojek online yang meninggal dunia dilintas mobil rantis Brimob. Selain itu, pihaknya menuntut reformasi polri, sahkan RUU perampasan aset, pendidikan, dan Kapolri agar dicopot sebagai tanggung jawab.
“Kita menginginkan kapolri dicopot itu adalah bentuk tanggung jawab,” kata dia.
Rafli melanjutkan aksi yang dilakukan merupakan aksi damai. Pihaknya pun menargetkan aksi selesai dilaksanakan pukul 17.00 WIB. “Kalau anggota DPRD tidak datang menemui maka bentuk ketidaksanggupan mengatasi masalah,” kata dia.
