REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat menetapkan sembilan program prioritas strategis sebagai arah kebijakan politik fraksi pada 2026. Penetapan dilakukan dalam Rapat Kerja Fraksi PKB di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Ahad (28/12/2025).
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, Asep Suherman mengatakan sembilan program prioritas itu dirumuskan sebagai wujud mandat politik rakyat, sekaligus kompas perjuangan fraksi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Fraksi PKB memandang parlemen sebagai ruang keberpihakan. Karena itu, seluruh program ini diarahkan agar negara benar-benar hadir, adil, dan berpihak kepada kelompok masyarakat paling rentan di Jawa Barat,” ujar Asep.
Adapun sembilan program prioritas tersebut meliputi reformasi anggaran daerah berbasis keadilan sosial dan ketahanan rakyat, dengan mendorong APBD yang lebih berpihak kepada buruh, petani, nelayan, UMKM, serta kelompok rentan.
Fraksi PKB juga menegaskan pentingnya menekan belanja birokrasi dan mengurangi SiLPA struktural.
Di sektor pendidikan, Fraksi PKB menempatkan pendidikan rakyat dan pesantren sebagai pilar pembangunan manusia, termasuk pembebasan ijazah siswa tidak mampu, penguatan madrasah dan sekolah swasta, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana pesantren.
Perlindungan buruh, ketenagakerjaan, pemuda, dan optimalisasi bonus demografi juga menjadi perhatian utama, seiring meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran terdidik.
Selain itu, Fraksi PKB mendorong penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi pesantren sebagai jantung ekonomi daerah melalui akses pembiayaan yang adil dan perlindungan dari praktik ekonomi predator.
Isu kedaulatan pangan, air, dan perlindungan ruang hidup turut masuk dalam agenda prioritas, termasuk perlindungan lahan pertanian, reformasi pupuk subsidi, penguatan irigasi, serta akses air bersih.
Fraksi PKB juga menyoroti kondisi darurat lingkungan, persoalan sampah, dan mitigasi bencana sebagai respons atas meningkatnya banjir dan kerentanan wilayah rawan bencana di Jawa Barat.
Program lainnya mencakup reformasi tata kelola BUMD dan aset daerah agar benar-benar menjadi instrumen pelayanan publik dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, Fraksi PKB menaruh perhatian serius pada ketertiban sosial serta perlindungan perempuan, ibu, dan anak, termasuk penanggulangan pinjaman online ilegal, judi daring, bank emok, kekerasan, serta penurunan angka stunting.
Sementara itu, penanganan disparitas wilayah utara dan selatan Jawa Barat ditempatkan sebagai prioritas strategis melalui afirmasi anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal wilayah selatan.
Asep menegaskan seluruh hasil rapat kerja fraksi tersebut akan menjadi pedoman resmi sikap Fraksi PKB dalam pembahasan RAPBD 2026, penyusunan regulasi, serta pengawasan kinerja pemerintah daerah.
“Sembilan program prioritas ini akan kami kawal secara konsisten dan terbuka. Politik bagi Fraksi PKB adalah keberanian mengambil posisi untuk membela yang lemah dan memastikan keadilan hadir dalam kebijakan daerah,” katanya.
Fraksi PKB DPRD Jawa Barat juga menyatakan komitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pesantren, dan komunitas akar rumput agar kebijakan daerah tetap terhubung dengan kebutuhan riil warga.
“Peduli umat dan melayani rakyat bukan sekadar slogan, melainkan etika kerja politik Fraksi PKB dalam setiap keputusan,” ujar Asep menutup pernyataannya.
