Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara, pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Ikatan Alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan Unpad, di Kota Bandung, Jumat (19/12/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG–Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjajaran (FPIK Unpad) harus turut menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam bidang perikanan dan kelautan. Hal tersebut, diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara, pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Ikatan Alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan Unpad, di Kota Bandung, Jumat (19/12/2025).
“Hari ini saya bertemu dengan jajaran Civitas Akademika Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjajaran. Dalam pertemuan tersebut, saya mendorong agar FPIK bisa berperan aktif dalam rangka menyukseskan program khususnya hilirisasi di bidang perikanan dan kelautan,” ujar MQ Iswara.
Iswara mengatakan, ada empat komoditi yang menjadi prioritas di dalam hilirisasi bidang perikanan dan kelautan di Jabar. Ia meminta, alumni dan FPIK Unpad untuk fokus pada keempat komoditi tersebut sesuai dengan program pemerintah pusat.
“Di mana di dalam hilirisasi bidang perikanan dan kelautan itu ada beberapa komoditi yang menjadi prioritas. Yang pertama itu budidaya udang, yang kedua pengolahan ikan, yang ketiga industri garam, yang keempat industri rumput laut. Kami minta juga FPIK Unpad fokus kepada empat itu agar sesuai dengan program hilirisasi yang dilaksanakan Bapak Prabowo Subianto,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, salah satu komoditas misalnya, garam di Cirebon sangat baik kualitasnya dan dibutuhkan banyak industri. Menurut data yang dihimpun, produksi garam di Cirebon sempat meningkat, dari 5.368,56 ton pada 2021 menjadi 7.925,88 ton pada 2022.
Kenaikan terbesar terjadi pada 2023 ketika produksinya melonjak hingga 116.490,25 ton. Namun pada 2024, produksi kembali turun cukup jauh menjadi 34.832,9 ton.
Iswara pun, akan mendorong di anggaran perubahan tahun 2026 ataupun anggaran murni tahun 2027, agar empat komoditi ini menjadi mendapat dukungan lebih dari pemerintah. Karena, akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pertumbuhan ekonomi.
“Kami mohon ini bisa disupport baik oleh pemerintah provinsi, baik oleh pemerintah pusat, dan termasuk. Mungkin kita dorong nanti di APBD Perubahan 2026 atau APBD murni 2027,” katanya.
