REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Barat menyoroti tingginya angka pengangguran di Jawa Barat yang mencapai 6,75 persen pada 2024. PKB memandang hal ini sebagai persoalan mendesak yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah daerah.
Dalam pandangan fraksi, tingginya pengangguran mencerminkan kegagalan kebijakan fiskal yang belum menjawab realitas sosial masyarakat. “Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm keras bahwa banyak warga, terutama anak-anak muda, belum memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak,” ujar Sekretaris Fraksi PKB, Taufik Nurrohim kepada wartawan Kamis, (19/6/2025).
Fraksi PKB mendesak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak lagi menjadi alat konsumsi birokrasi, melainkan bertransformasi menjadi mesin pencipta kerja. Dirinya menilai, alokasi belanja daerah masih belum berpihak pada upaya struktural untuk membuka lapangan kerja.
Tercatat, porsi belanja modal dalam struktur APBD hanya sebesar 5,9 persen. Menurutnya, angka ini jauh dari memadai untuk menopang pembangunan sektor produktif.
“Sudah saatnya kita ubah paradigma belanja daerah. Fokus bukan hanya pada belanja rutin, tetapi pada penciptaan nilai tambah sosial,” kata Taufik.
Fraksi PKB juga mendorong reformasi serius terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Balai Latihan Kerja (BLK). Menurut mereka, peran BLK selama ini masih sebatas administratif, padahal lembaga tersebut seharusnya menjadi pusat inovasi vokasi yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan industri.
“Kita perlu revitalisasi total terhadap BLK. Lembaga ini harus menjadi dinamis, selaras dengan kebutuhan pasar kerja, serta mampu menghasilkan tenaga kerja terampil dan siap pakai,” tutur Taufik.
Tiga Usulan Strategis
Fraksi PKB mengajukan tiga dorongan kebijakan strategis seperti Integrasi pelatihan vokasional dengan roadmap investasi industri daerah, khususnya di kawasan strategis seperti Rebana dan Segitiga Emas. Kedua, penguatan sinergi antara Disnaker, Dinas Pendidikan, dan pelaku industri, agar lulusan SMK dan perguruan tinggi dapat langsung terserap ke dunia kerja. Ketiga, pengembangan BLK berbasis digital dan keterampilan hijau (green skills) sebagai bagian dari transformasi industri menuju ekonomi berkelanjutan.
Dalam penutup pandangan fraksinya, Taufik menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran pada kelompok rentan. “Kami ingin APBD hadir untuk rakyat yang belum memiliki pekerjaan, bagi generasi muda yang kehilangan harapan, serta bagi desa-desa yang sedang mencari sumber kehidupan baru,” ucapnya.
Fraksi PKB menilai, komitmen terhadap pengentasan pengangguran harus menjadi roh dari setiap kebijakan fiskal. Tanpa itu, pembangunan hanya akan melanggengkan ketimpangan dan harapan yang hampa.
