REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan mulai Senin (27/10/2025), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan secara rutin mengumumkan posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui akun media sosial resmi pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Betul, akan diunggah setiap hari,” kata Dedi dalam pesan singkat kepada wartawan di Bandung, Senin (27/10/2025).
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Menurut Dedi, kebijakan ini sudah ia terapkan sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode, dan kini kembali dijalankan di tingkat provinsi. “Saya sering menyampaikan anggaran per item setiap waktu. Jadi masyarakat bisa ikut mengawasi bagaimana uang daerah dikelola,” ujarnya.
Dedi menjelaskan, keterbukaan posisi kas daerah ini juga merupakan tindak lanjut dari isu pengendapan dana pemerintah daerah dalam bentuk deposito. Ia mengungkapkan, pada pekan lalu Pemprov Jabar telah membuka posisi RKUD di Bank BJB senilai Rp2,4 triliun.
“Untuk apa dilakukan ini? Untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat,” ucapnya.
Melalui unggahan video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, Dedi juga memaparkan posisi RKUD terbaru secara rinci. Penerimaan tercatat antara lain berasal dari setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar lebih dan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi sebesar Rp22,8 miliar lebih.
Sementara itu, realisasi pengeluaran atau belanja daerah mencapai Rp49,6 miliar, terdiri atas belanja pegawai Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,08 miliar, belanja modal Rp20,3 miliar, serta belanja bantuan keuangan desa Rp11,05 miliar.
Dedi menyebutkan kebutuhan anggaran hingga Desember 2025 untuk mendukung pembangunan daerah mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Kekurangan tersebut akan ditutupi melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta pendapatan lain yang sah.
“Artinya uangnya masih kurang. Kami menunggu dana transfer pusat dan pendapatan daerah untuk menutup kekurangan itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, belanja publik di masa pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan. “Nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Dedi.
sumber : ANTARA
