Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Gizi Nasional (BGN) ‘menyerah’ membelanjakan anggaran makan bergizi gratis (MBG) tahun ini sebesar Rp171 triliun hingga akhirnya mengembalikan dana yang bersumber dari APBN itu ke Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran dikembalikan karena ada pontensi tak terserap hingga akhir tahun.
“BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto) karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan resmi, Senin (13/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dadan menjelaskan penyerapan anggaran makan bergizi gratis tahun ini belum optimal karena sebagian proyek masih dalam proses pembangunan dan verifikasi.
Kendati demikian, Presiden Prabowo tetap memberikan anggaran jumbo senilai Rp335 triliun untuk program MBG tahun depan, yang terdiri dari Rp268 triliun anggaran Badan Gizi Nasional serta Rp67 triliun sisanya berbentuk dana cadangan.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyodorkan 2 opsi yang bisa dipilih Prabowo untuk memanfaatkan sisa Rp70 triliun itu. Pertama, menempatkannya pada pos belanja yang dapat direalisasikan dengan cepat dan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian. Misalnya, peningkatan program bantuan sosial (bansos), subsidi, atau kebijakan seperti diskon tarif listrik yang pernah dijalankan sebelumnya.
Kedua, dijadikan saldo anggaran lebih (SAL) dan dapat dialokasikan kembali pada tahun depan.
“Pemerintah dapat memilih untuk tidak terburu-buru mengeksekusi sisa anggaran program MBG tahun ini. Anggaran tersebut akan menjadi saldo anggaran lebih (SAL) dan dapat dialokasikan kembali pada tahun berikutnya atau setelahnya, sesuai kebutuhan pembiayaan pemerintah,” tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/10).
Yusuf mengatakan perencanaan program MBG berlangsung cukup cepat, padahal cakupan sasarannya sangat luas. Dalam waktu kurang dari setahun BGN harus mengejar capaian output yang besar.
Menurutnya, hal itu melahirkan tantangan karena sejak awal program MBG tidak dirancang melalui pilot project. Program percontohan sejatinya bisa menjadi dasar evaluasi dan penentuan keberlanjutan MBG.
Sedangkan masalah serapan anggaran yang lambat disinyalir lahir karena skema awal bersifat reimbursement. Hal tersebut dinilai menjadi faktor penghambat program MBG karena memakan waktu lama.
“Di paruh kedua tahun berjalan (2025), pemerintah memang telah mengubah mekanisme penyaluran agar lebih cepat. Namun, waktu implementasi yang terbatas membuat proses adaptasi terhadap sistem baru tidak mudah. Terlebih, mekanisme baru ini menuntut BGN untuk menyusun perencanaan kebutuhan anggaran lebih rinci di setiap dapur,” jelas Yusuf.
Ia menyarankan anggaran MBG di 2026 difokuskan pada penilaian realistis terhadap kapasitas penyerapan masing-masing program dan satuan kerja terkait. Pemerintah harus mereviu efektivitas pelaksanaan program tahun ini, termasuk mengidentifikasi hambatan administratif dan teknis yang menyebabkan keterlambatan.
Pemerintah juga didesak melakukan pemetaan ulang terhadap kualitas dan relevansi kegiatan agar alokasi anggaran benar-benar sejalan dengan kebutuhan di lapangan serta kemampuan pelaksana teknis. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan early warning system untuk mendeteksi potensi penumpukan anggaran sejak awal tahun.
“Evaluasi ini sebaiknya diikuti dengan perbaikan desain program, penyederhanaan prosedur pencairan, serta peningkatan kapasitas pelaksana. Dengan demikian, program MBG tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga menghasilkan output dan outcome yang nyata, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tandasnya.
