Petugas membersihkan wastafel untuk mencuci food tray atau piring makan bergizi gratis (MBG) (Ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG–Dugaan pungutan liar (Pungli) dalam penyaluran makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya heboh di media sosial. Dugaan Pungli terjadi, untuk kantong plastik makanan MBG sebesar Rp 5.000.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Jawa Barat bersama Pemkot Tasikmalaya melakukan pengecekan ke lokasi, akhir pekan kemarin.
Diketahui, distribusi MBG di Kelurahan Tanjung baru berjalan satu bulan. Sebanyak 582 paket MBG dikirim SPPG ke kantor kelurahan selanjutnya kader mendistribusikan ke 11 posyandu yang tersebar di 9 RW.
Menurut Wali Kota Tasikmalaya Virman Alfarizi, pemerintah tidak pernah menginstruksikan adanya pungutan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut terdapat intensif distribusi yang diberikan kepada kader posyandu. “MBG itu sudah jelas, gratis. Jadi tidak ada istilah iuran sukarela atau pungutan apa pun,” ujar Virman, dikutip Senin (13/10/2025).
Ia menuturkan aturan tentang biaya distribusi baru diterbitkan pada 29 September 2025. Sehingga kemungkinan terjadi miskomunikasi di tingkat pelaksanaan. “Sekarang sudah ada SOP baru yang mengatur insentif kader, termasuk biaya distribusi. Jadi tidak perlu ada tambahan uang dari warga. Kita sudah luruskan dan tertibkan semuanya,” kata dia.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat Dadi Ahmad Roswandi menegaskan, pendistribusian MBG harus bebas dari pungutan dengan alasan apa pun. Ia memastikan manfaat MBG harus benar dirasakan masyarakat. “Pendistribusian MBG harus bebas dari pungutan apa pun motifnya, karena sudah ada biaya distribusi dari setiap SPPG untuk para kader,” kata dia.
Sebagai tindak lanjut, layanan pengaduan (help desk) MBG B3 akan dibuka di setiap Balai Penyuluhan KB di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat.Pihak SPPG juga berkomitmen memberikan insentif bagi kader sebagai biaya distribusi serta menambah titik pengantaran dari satu menjadi tiga titik agar proses penyaluran lebih efisien.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya masih berada di angka 19,6 persen. Lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Barat yang mencapai 15,9 persen.
