REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengingatkan masyarakat agar mewaspadai maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih beroperasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, praktik pinjol ilegal tidak hanya membebani masyarakat dengan bunga tinggi dan biaya tersembunyi, tetapi juga kerap disertai dengan ancaman, intimidasi, hingga penyalahgunaan data pribadi.
“Pinjol ilegal ini terus mengintai, menawarkan solusi instan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Namun, di balik itu, ada bahaya besar yang mengancam. Banyak korban yang terjerat dalam utang berbunga tinggi hingga mengalami tekanan psikologis akibat teror dari debt collector,” ujar Ineu, Jumat (28/3/25).
Ia meminta pemerintah daerah, khususnya dinas terkait di Jawa Barat, untuk lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang kurang memahami perbedaan antara pinjol legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin.
“Pemerintah harus hadir dalam melindungi masyarakat. Sosialisasi tentang pinjol ilegal perlu dilakukan secara masif, baik melalui media sosial, pertemuan warga, hingga sosialisasi langsung di daerah-daerah,” katanya.
Ineu juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengakses pinjaman online dan memastikan bahwa layanan yang digunakan telah terdaftar secara resmi di OJK.
“Jangan sampai karena kebutuhan mendesak, masyarakat justru terjerat dalam lingkaran utang yang semakin mencekik,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pinjol ilegal di Indonesia terus meningkat. Meski pemerintah telah berupaya menindak tegas para pelaku pinjol ilegal, modus operandi mereka semakin beragam dan sulit dilacak. Karena itu, kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menjadi benteng utama dalam menghadapi ancaman ini.
