REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG–Provinsi Jawa Barat (Jabar) masih menduduki sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi pada triwulan III/2025 ini. Nilai investasi Jabar, sebesar Rp 77,1 triliun. Disusul DKI Jakarta (Rp 63,3 triliun), Sulawesi tengah (Rp 33,4 triliun), Banten (Rp 30,8 triliun), dan Jawa Timur (Rp 30,4 triliun).
Selain itu, Jabar mencatat investasi PMDN tertinggi dengan Rp 41,8 triliun atau 15% dari total, diikuti DKI Jakarta sebesar Rp 40,8 triliun (14,6%) dan Kalimantan Timur Rp 23,5 triliun (8,4%). Hal tersebut, diketahui dalam laporan realisasi investasi pada Triwulan III 2025 yang dilansir Menteri Investasi Rosan Roeslani, Jumat (17/10/2025), Provinsi Jabar masih menjadi motor.
Realisasi menunjukkan dominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan porsi 56,9% atau senilai Rp 279,4 triliun. Realisasi PMDN lebih besar dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp 212,0 triliun atau 43,1%dari total investasi.
Pada realisasi PMA, Jabar menjadi primadona investasi asing dengan capaian USD 2,2 miliar (16,7 persen). Posisi berikutnya diisi Sulawesi Tengah dengan nilai USD 2 miliar (14,8 persen), DKI Jakarta USD 1,4 miliar (10, 6 persen), Maluku Utara USD 1 miliar (7,3 persen), dan Banten USD 0,8 miliar (5,7 persen).
Secara keseluruhan, realisasi investasi pada periode Triwulan III 2025 menyentuh angka Rp 491,4 triliun. Secara year on year (yoy), pertumbuhan mencapai 13,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Realisasi investasi sampai dengan Triwulan III tahun 2025 telah mencapai 75,3% dari target investasi 2025 sebesar Rp 1.905,6 Triliun.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, mengapresiasi seluruh jajaran dan perangkat baik provinsi dan kabupaten kota juga para pelaku industri dan usaha yang telah bersinergi. Sehingga, Jabar masih menjadi destinasi utama investor.
Menurut Dedi, pihaknya memastikan berkomitmen untuk merawat iklim investasi, mulai dari mempermudah perizinan, menghadirkan infrastruktur yang memadai, sampai memberikan keamanan serta kenyamanan kepada penanam modal.
“Yang dibangun adalah investasi. Bagaimana investasi? Ya, harus ramah. Bagaimana caranya ramah? Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik. Pemerintah Provinsi saat ini sangat konsen terhadap pembangunan infrastruktur,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, tidak memungkiri bahwa premanisme masih menjadi salah satu persoalan yang dapat merusak iklim investasi. Pihaknya akan menginstruksikan dinas tenaga kerja untuk membuka layanan aduan yang dapat merespons cepat laporan-laporan dari perusahaan.
Hal itu, kata dia, menjadi salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jabar dalam menghadirkan iklim investasi yang aman dan nyaman. Menurutnya, layanan aduan dan respons cepat perlu dibangun sekaligus dijalankan dengan optimal.
“Pemerintah kerjanya gak boleh hanya mungut pajak. Pemerintah harus hadir memberikan rasa nyaman. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota itu harus membuat layanan aduan bagi seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat,” katanya.
