REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Kasus terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat sepanjang tahun 2025 tercatat mengalami kenaikan. Dampak tontonan via gadget atau ponsel jadi salah satu pemicu kekerasan yang terlaporkan.
Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) KBB, jumlah kasus kekerasan di wilayah itu terus mengalami kenaikan sejal tahun 2021 yang tercatat ada 17 kasus. Kemudian naik di tahun 2022 menjadi 56 kasus. Grafiknya naik lagi di tahun 2023 menjadi 65 kasus, tahun 2024 ada 73 kasus dan tahun 2025 ada 134 kasus.
“Ada 134 kasus dengan korban 139 orang. Memang sangat signifikan kenaikannya di tahun 2025,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak pada DP2KBP3A KBB, Rini Haryani, Senin (5/1/2025).
Jumlah kasus kekerasan yang terdata sepanjang tahun 2025 di Bandung Barat itu paling banyak dilakukan terhadap anak sebesar 57,7 persen, terhadap perempuan sebesar 21,7 persen. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebesar 19,5 persen dan traficking 1,1 persen.
Kasus kekerasan itu tersebar di Kecamatan Ngamprah sebanyak 25 kasus, Padalarang ada 17 kasus, Parongpong ada 16 kasus, Cipatat ada 11 kasus, Lembang ada 10 kasus, Batujajar dan Sindangkerta ada 9 kasus, Cililin ada 7 kasus, Cikalongwetan dan Cisarua ada 6 kasus, Cipeundeuy ada 5 kasus, Cihampelas, Cipongkor dan Gununghalu ada 4 kasus, serta Rongga 1 kasus.
“Kalau korbannya itu 48,5 persen itu dewasa dan 51,5 persen itu anak-anak. Paling banyak memang anak-anak khususnya kekerasan atau pelecehan seksual,” ucap Rini.
Menurutnya, naiknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dikarenakan semakin terbukanya masyarakat untuk melaporkan kejadian-kejadian tersebut dan semakin mudahnya pelayanan yang diberikan Pemkab Bandung Barat. “Keberhasilan sosialisasi kita kepada masyadakat, kemudahan pelayanan pengaduan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jadi masyarakat sekarang enggak takut lagi untuk melapor,” imbuh Rini.
Sedangkan pemicu yang membuat terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan hasil assesment dikarenakan berbagai faktor. Dari mulai pola asuh keluarga kurang baik, pendidikan rendah hingga tingkat ekonomi rendah.
“Pemakaian gadget masuk dalam kesalahan pola asuh keluarga,” ucap dia.
Untuk pencegahan, lanjut Rini, pihaknya rutin melakukan sosialisasi dengan menggandeng stakeholder terkait. “Untuk penanganan, kita menyiapkan tenaga pekerja sosial, psikolog, menyiapkan visum, pendampingan di sidang saat dibutuhkan atau misal anak harus membutuhkan tenaga medis yang tidak bisa di cover BPJ akan mengusahakan,” ujar Rini.
