REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM menegaskan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar untuk tetap memacu pembangunan meskipun berada di tengah tekanan fiskal dan defisit anggaran yang cukup berat. Hal tersebut disampaikan KDM usai menghadiri Rapat Evaluasi Pembangunan Tahun 2025 di Gedung Pusat Kebudayaan (GPK), Kota Bandung, Selasa (30/12/2025).
Menurut KDM, kondisi fiskal Jawa Barat saat ini menghadapi tantangan besar akibat beban utang daerah serta penurunan pendapatan, khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdampak perlambatan industri otomotif.
“Hari ini kita tahu bagaimana kondisi bisnis sepeda motor dan mobil atau otomotif mengalami penurunan. Tetapi anggaran pembangunannya meningkat. Ya pasti terjadi defisit. Namun, bersama DPRD dan para pemangku kepentingan lainnya, kita siap menghadapi kondisi ini. Pembangunan tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah,” ujar KDM.
Meski dibayangi tantangan anggaran, KDM memastikan fokus pembangunan tahun 2026 tetap diarahkan pada penguatan infrastruktur strategis guna meningkatkan konektivitas dan perekonomian warga.
Sejumlah proyek prioritas yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan meliputi penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi di berbagai titik, pembangunan jembatan besar di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, serta pembangunan jembatan layang (flyover) di Bulak Kapal, Kota Bekasi.
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar juga memproyeksikan pembangunan jalur Puncak Dua, pembangunan underpass di Kota Cimahi, hingga pembebasan lahan untuk jalan terusan di kawasan Padalarang guna mengurai kemacetan kronis.
“Ini proyek-proyek besar dan kami optimistis seluruhnya bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Selain infrastruktur, penataan ruang menjadi agenda krusial Pemda Provinsi Jabar mulai awal 2026. KDM menyoroti degradasi lingkungan yang memicu banjir di berbagai daerah akibat tata ruang yang tidak konsisten.
“Ada faktor tata ruang yang salah. Ini sedang kita benahi dan akan dibahas perubahan tata ruang untuk seluruh Jabar mulai Januari,” kata KDM.
Terkait isu alih fungsi lahan, KDM secara tegas melarang pengembangan perkebunan kelapa sawit di Jawa Barat. Ia menilai karakteristik geografis Jabar yang terbatas tidak cocok untuk tanaman sawit yang membutuhkan lahan sangat luas dan berisiko mengganggu ketersediaan air serta keseimbangan ekosistem. Jawa Barat dinilai lebih cocok untuk komoditas teh, karet, kina, dan kopi, tambahnya.
