REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mulai awal 2026, tidak lagi membiayai operasional Masjid Raya Bandung karena statusnya bukan lagi aset pemprov. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyatakan, lahan masjid tersebut diketahui berstatus wakaf sehingga bukan merupakan aset Pemprov Jabar.
Kejelasan status lahan Masjid Raya Bandung diketahui setelah pengurus wakaf Masjid Raya Bandung menemui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jabar. Pengurus wakaf meminta agar Masjid Raya Bandung dikelola oleh ahli waris dari yang mewakafkan lahan Masjid Raya Bandung.
“Hal itu menimbulkan konsekuensi bahwa Masjid Raya Bandung tidak lagi bisa mendapatkan bantuan operasional karena tidak lagi tercatat sebagai aset Pemdaprov Jabar. Aset yang tidak tercatat, tidak boleh lagi dibiayai oleh Pemdaprov Jabar,” kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Rabu (7/1/2026).
Setelah tidak lagi dibiayai Pemprov Jabar, pengelola Masjid Raya Bandung kini mengupayakan sendiri pemasukan untuk membiayai operasional masjid. KDM yakin, pengelola Masjid Raya Bandung bisa memanfaatkan lahan wakaf yang luas untuk menghasilkan pemasukan.
“Kita paham Masjid Raya itu memiliki tanah yang luas dan lahan parkir yang cukup luas, sehingga akan mendapatkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pengelolaan masjid tersebut” ujar KDM.
KDM pun berterima kasih kepada keluarga yang telah mewakafkan lahan Masjid Raya Bandung. Seperti diketahui, Masjir Raya Bandung adalah wakaf dari keluarga tokoh pendiri Bandung yaitu Wiranatakusuma IV. Ia berharap pemberi wakaf bisa mengelola masjid dengan baik.
“Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan wakaf, semoga bisa mengelola dengan baik dan bermanfaat bagi umat. Dan Pemdaprov Jabar terikat ketentuan, dimana yang bukan tercatat aset tidak bisa lagi dibiayai oleh pemerintah,” kata KDM.
