REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG–Menutup tahun 2025, Majelis Musyawarah Sunda (MMS) melakukan refleksi 2025 serta resolusi strategis 2026 sebagai telaah menyeluruh atas dinamika kebangsaan, kebudayaan, dan tata kelola wilayah Sunda Raya. Hal ini pun, sekaligus menegaskan Manifesto MMS dari Musyawarah Tahunan II MMS, 22 November lalu.
MMS sendiri, menekankan posisinya sebagai ruang musyawarah kultural politik yang terus bergerak menuju agenda kebijakan serta kerja nyata lintas wilayah/komunitas. Menurut Ketua Badan Pekerja MMS Andri P Kantaprawira, tuntutan ruang musyawarah tersebut tidak boleh disederhanakan dalam kerangka legitimasi kekuasaan semata. Apalagi, dunia digital yang bising menuntut negara dan pemerintah bersikap lebih dewasa membaca suara publik.
“Tuntutan publik jangan dianggap ancaman legitimasi negara, sebagaimana dukungan publik juga tidak boleh serta merta dijadikan pembenaran kinerja. Yang terpenting kinerja teknokrasi pemerintah mampu dijelaskan ke publik melalui komunikasi yang baik, holistik, dan terintegrasi lintas sektor,” ujarnya di Bandung, Selasa (30/12/2025).
Memasuki 2026, menurut Andri, MMS menetapkan sejumlah resolusi strategis. Di antaranya penyelenggaraan Idul Fitri Sa-Tatar Sunda di Jakarta April 2026, dialog rutin mengenai relasi Sunda, masyarakat, dan negara, serta pengoperasionalan Manifesto Sunda dari Musyawarah Tahunan ke-2 November 2025 pada ranah kebijakan.
Selain itu, kata dia, MMS juga akan mendorong pembentukan Sekretariat Bersama Sunda Raya yang melibatkan Jawa Barat, Banten, dan Daerah Khusus Jakarta guna menyusun Regional Masterplan Sunda Raya dengan fokus penanganan banjir, pengelolaan daerah aliran sungai, dan integrasi transportasi.
“Agenda lingkungan juga menjadi pilar utama resolusi 2026 melalui advokasi moratorium alih fungsi lahan, audit lingkungan proyek strategis nasional, serta penguatan perlindungan lahan pertanian dan kawasan resapan air,” katanya.
Sebab, kata dia, kegagalan mengelola alam sudah mengubah bencana ekologis menjadi krisis legitimasi politik.
Selain itu, MMS akan membentuk Gugus Kerja Keadilan Fiskal bersama komunitas Banten dan Betawi untuk menyusun peta kesenjangan fiskal Sunda Raya serta mendorong revisi kebijakan perimbangan keuangan negara.
Di bidang ekonomi, kata dia, MMS menargetkan penguatan Ekonomi Juara melalui pengembangan koperasi modern dan jejaring Simpay Saudagar Sunda yang menghubungkan produsen desa dengan pasar perkotaan secara langsung.
“Resolusi 2026 adalah panggilan untuk bekerja lebih terukur, lebih berani, dan lebih kolaboratif. Sunda Raya tidak boleh hanya menjadi identitas kultural, tetapi harus menjadi subjek kebijakan yang adil dan berdaulat,” kata Andri.
Sementara menurut Pinisepuh MMS Burhanuddin Abdullah, Indonesia kekurangan sumber daya mumpuni dalam mewujudkan semua visi ideal. “Kita perlu minimal 30 persen sarjana sementara sekarang baru 7 persen. Kita juga masih nomor 72 dalam global index competitiveness dengan paten baru 84 per 1 juta penduduk. Maka itu, Presiden Prabowo mendirikan sekolah di mana-mana untuk tingkatkan SDM Indonesia,” paparnya.
Pinisepuh MMS Dr Indra Prawira menyebutkan, sebagaimana pemikiran pahlawan nasional asal Sunda Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, hukum di tahun 2026 harus menjadi pedoman arah pembangunan masyarakat, rekayasa sosial, keadilan dan kemakmuran bersama, serta membangun peradaban baru. “Agar bangsa ini mampu sejajar bangsa-bangsa lain, untuk itu ketegasan pemerintah menegakkan konstitusi dan perundang-undangan yang berpihak pada rakyat dan negara merupakan kunci negara ini keluar dari berbagai Paradoks Indonesia yang membelitnya,” katanya.
