Seorang warga penerima bantuan menunjukkan uang bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten, Serang, Banten, Selasa (25/2/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan belanja pemerintah pusat dari APBN untuk masyarakat meningkat di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025. Meski dana transfer daerah tahun 2026 menurun, akan tetapi belanja pemerintah pusat untuk masyarakat mengalami kenaikan.
“Terkait peningkatan anggaran dari sekitar Rp950 triliun menjadi Rp1.113 triliun, itu merupakan belanja pusat di seluruh kementerian dan lembaga yang memang dimaksudkan untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat,” ucap dia kepada media di Bandung, Senin (29/12/2025).
Ia menuturkan dana ini digunakan langsung untuk menyentuh kesejahteraan masyarakat mulai dari program keluarga harapan (PKH), kartu sembako. Kartu Indonesia Pintar (KIP), jaminan kesehatan nasional (JKN) dan lain-lainnya.
“Ada penurunan transfer ke daerah tapi disatukan APBN, keseluruhan belanja masyarakat itu meningkat. Itu bakal didesain dijalankan 2026,” kata dia.
Wamenkeu melanjutkan, APBN tahun 2026 telah disahkan DPR dan memuat rincian alokasi anggaran untuk seluruh daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Kementerian dan lembaga pun telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) beberapa pekan lalu.
Ia menuturkan, kesiapan tersebut terlihat dari proses awal pelaksanaan anggaran, seperti pembayaran gaji pegawai yang biasanya dilakukan pada 2 Januari. Serta penyaluran transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan sejak awal tahun.
“Dengan kesiapan ini, pemerintah daerah dapat langsung menerima transfer ke daerah dari APBN secara tepat waktu di awal tahun,” ungkap dia.
Ia menambahkan dana transfer ke daerah pada 2026 lebih rendah dibandingkan tahun 2025. Penurunan tersebut merupakan konsekuensi dari meningkatnya belanja pemerintah pusat yang difokuskan langsung untuk masyarakat.
