REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan hasil kajian penyelesaian pemarmasaalahan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) akan dipaparkan kepada seluruh kementerian/lembaga terkait setelah proses pengkajian rampung. Rosan menjelaskan, pembahasan dilakukan untuk memastikan langkah restrukturisasi proyek dijalankan secara menyeluruh.
Kajian tersebut, kata dia, menitikberatkan pada situasi keuangan konsorsium, juga kesinambungan operasional, serta pembenahan lainnya. “Opsi-opsi ini sedang kita kaji. Dan kalau pengkajian itu sudah selesai, kita akan paparkan ke semua kementerian terkait. Karena ada Kementerian Perhubungan, ada Menko terkait, ada Menkeu, dan ada DEN, Pak Luhut. Jadi kita akan presentasikan agar penyelesaiannya komprehensif,” ujar Rosan di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Tokoh yang juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) itu menuturkan, proses kajian tidak hanya berfokus pada aspek finansial. Pemerintah juga membuka komunikasi dengan Pemerintah Cina melalui National Development and Reform Commission (NDRC), mengingat proyek ini merupakan bagian dari program kerja sama antarperusahaan kedua negara.
Rosan menekankan, hasil kajian diharapkan dapat menghasilkan solusi menyeluruh yang memperbaiki struktur keuangan konsorsium dan memperkuat posisi PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemegang saham mayoritas di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). “Ini opsi saja kita sedang kaji semua. Dan bukan hanya dari semata-mata finansial saja. Oh, bukannya seperti itu,” ungkapnya.
Proyek KCJB atau Whoosh merupakan proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Total nilai investasi proyek ini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,5 triliun, termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS. Sebagian besar pembiayaan, sekitar 75 persen, berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Proyek ini dijalankan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan komposisi saham 60 persen dimiliki PSBI dan 40 persen oleh China Railway Group. PSBI sendiri terdiri atas empat BUMN, yaitu PT KAI dengan kepemilikan 58,5 persen, PT Wijaya Karya 33,4 persen, PT Jasa Marga 7,1 persen, dan PT Perkebunan Nusantara VIII sebesar 1,03 persen.
Pada 2024, PSBI mencatat kerugian sekitar Rp4,2 triliun. Hingga semester I 2025, kerugian itu masih berlanjut dengan nilai Rp1,63 triliun, sementara rugi bersih yang dikontribusikan ke KAI mencapai Rp951,5 miliar. Pemerintah berharap hasil kajian komprehensif yang tengah disusun Danantara dapat menjadi dasar penyelesaian struktural proyek KCIC agar keberlanjutannya terjaga dan tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang.
