BANDUNG–Polemik Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo hingga kini masih terus berlangsung, pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Firman Manan menyoroti polemik berkepanjangan terkait pengelolaan Bandung Zoo. Menurutnya, kasus ini merupakan contoh nyata problematika tata kelola aset publik yang dikelola pihak swasta dan telah menjadi benang kusut yang tak kunjung terurai meski telah melewati beberapa periode pemerintahan.
“Kasus Kebun Binatang Bandung ini sudah berlangsung terlalu lama. Ini menunjukkan ada persoalan tata kelola yang fundamental dan perlu dibenahi secara total. Pemerintah Kota Bandung harus mengambil langkah tegas dan strategis,” ujar Firman dalam keterangan persnya, Selasa (14/10/2025).
Menurut Firman ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan persoalan Bandung Zoo.
Pertama, semua pihak terkait mengikuti dan mematuhi proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus Bandung Zoo.
Kedua, melakukan penataan tata kelola Bandung Zoo sebagai aset publik, dengan memastikan pihak yang memiliki otoritas melakukan pengelolaan dan memperkuat tata kelola dalam aspek legalitas, transparansi pengelolaan, pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah Kota Bandung.
Ketiga, mengoptimalkan tata kelola birokrasi dari dinas dan badan terkait di Kota Bandung dalam menjalankan fungsi yang berhubungan dengan pengelolaan Bandung Zoo, termasuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan yang berwenang memberikan izin konservasi.
Keempat, memastikan Bandung Zoo sebagai aset publik memberikan kontribusi maksimal terhadap publik, antara lain terkait akses publik terhadap Bandung Zoo sebagai sarana wisata-konservasi-edukasi dan kepastian serta kejelasan kontribusi pendapatan bagi Pemerintah Kota Bandung.***
