Arus Lalu Lintas di Kawasan Wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat di Libur Panjang sepi (Ilustrasi).
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG–Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Jawa Barat merasa lega setelah pemerintah pusat memperbolehkan kembali aparatur sipil negara (ASN) rapat di hotel. Namun, mereka enggan mengomentari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang masih kekeuh ASN di lingkungan Pemprov tidak boleh rapat di hotel.
“Kalau saya mengucapkan syukur alhamdulillah rapat hotel di perbolehkan, mudah-mudahan bisa menopang okupansi hotel yang kurang baik,” ujar Ketua PHRI Jabar Dodi Sofiandi, Senin (23/6/2025).
Dodi mengatakan, pemerintah kota dan kabupaten yang sudah memperbolehkan ASN rapat di hotel yaitu Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Bandung. Meski kondisi hotel masih minus akan tetapi perlahan dengan diperbolehkannya kegiatan ASN rapat di hotel dapat menekan pengeluaran.
Terkait dengan sikap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang masih kekeuh meminta ASN di lingkungan Pemprov Jabar rapat di kantor, Dodi mengaku enggan mengomentari hal tersebut. Ia menyerahkan hal tersebut kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
“Saya tidak bisa mengomentari pak gubernur, terserah gubernur dia punya kewenangan kalau Mendagri mengizinkan pak gubernur melarang saya tidak komentar dan tidak memberikan penjelasan,” kata dia.
Dengan kebijakan diperbolehkan rapat ASN di hotel, ia melihat sejumlah harapan perbaikan untuk pengeluaran hotel. Namun begitu, ia menilai perbaikan tersebut tidak akan otomatis drastis naik. “Mulai ada sedikit harapan membaik tapi tidak secara langsung naik sekarang belum,” katanya.
Bagi Dodi, saat ini yang terpenting hotel harus ada pemasukan terlebih dahulu.
