REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menilai komunikasi antara lembaga legislatif dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan perbaikan. Menurut dia, hubungan yang semula dinilai kurang berjalan kini semakin terbuka dan intensif, terutama dalam membahas kepentingan masyarakat.
“Pada awalnya saya sangat kritis karena komunikasi dengan eksekutif di Jawa Barat kurang berjalan. Namun sekarang komunikasinya semakin baik. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) lebih dulu berkomunikasi dengan DPRD terkait kepentingan masyarakat,” ujar Ono di rooftop DPRD, Senin (29/12/2025).
Meski demikian, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jawa Barat itu menegaskan DPRD tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi terhadap kinerja Pemprov Jawa Barat sepanjang 2025. Beberapa kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan dinilai menarik perhatian publik dan perlu penyempurnaan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebijakan di sektor pendidikan, khususnya terkait peran pesantren. Ono menilai pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya meningkatkan indeks pendidikan di Jawa Barat,.
“Angka rata-rata lama sekolah di Jawa Barat masih harus ditingkatkan. Pesantren seharusnya menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan,” katanya.
Ia juga menyoroti perubahan skema bantuan untuk pesantren yang sebelumnya berbentuk hibah menjadi program beasiswa santri. Perubahan tersebut dinilai berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan anggaran.
“Dari anggaran Rp 10 miliar, yang terserap hanya sekitar Rp 5,1 miliar,” ujar Ono.
Menurut dia, kendala utama terletak pada persoalan pendataan santri kurang mampu. Data pesantren yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dinilai masih perlu dibenahi agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif.
“Ke depan, pendataan ini harus diperbaiki agar bantuan tepat sasaran,” kata dia.
Ono juga menyoroti kebijakan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta yang kini dialihkan menjadi beasiswa bagi siswa kurang mampu. Ia menilai kebijakan tersebut membutuhkan proses pendataan yang lebih komprehensif.
“Tidak bisa hanya mengandalkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Masih banyak masyarakat tidak mampu yang faktanya tidak tercatat dalam data tersebut,” katanya.
Ono berharap pada 2026 mendatang, kolaborasi antara DPRD dan Pemprov Jawa Barat dapat semakin solid. Dengan komunikasi yang kian terbuka, ia optimistis pembangunan di berbagai sektor di Jawa Barat dapat berjalan lebih optimal dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
