Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kekeh tak ingin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.
“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” ujar Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).
“Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN),” tegas sang Bendahara Negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Danantara sebelumnya mengungkapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Whosh yang membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI).
Opsi tersebut meliputi penyertaan modal kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengklarifikasi bahwa pemerintah memang tidak berencana menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh.
Ia menyebut ada diskusi terkait solusi pembiayaan yang tak membebani kas negara.
Hal itu ditegaskan Prasetyo usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di rumah Presiden Prabowo Subianto, yakni di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu (12/10) malam. Kendati, ia menegaskan masalah Whoosh tidak dibahas dalam ratas tersebut.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo selepas ratas, dikutip dari Antara.
Pemerintah, sambungnya, sebenarnya ingin kereta cepat berkembang, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung.
“Mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” sambungnya soal potensi pengembangan kereta cepat.
(skt/sfr)
