Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pandangan Presiden ke-7Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh tidak semestinya hanya diukur dari laba finansial, melainkan juga dari keuntungan sosial.
Purbaya mengatakan pandangan tersebut memiliki dasar yang bisa dipahami. Sebab proyek Whoosh memang memuat misi pembangunan wilayah (regional development).
“Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh tuh sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan, jadi ada betulnya,” kata Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, manfaat ekonomi dari proyek Whoosh akan terasa lebih besar bila kawasan di sekitar stasiun dan jalur kereta cepat itu dikembangkan secara optimal. Dengan begitu, nilai investasi sosial yang disebut Jokowi dapat benar-benar terealisasi melalui pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa proyek Whoosh dibangun bukan semata-mata untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai upaya mengatasi kemacetan parah di Jakarta dan Bandung yang ditaksir merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun.
Ia menilai transportasi massal seperti Whoosh, MRT, dan LRT memiliki social return on investment berupa penurunan polusi, peningkatan produktivitas masyarakat, dan penghematan waktu.
“Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat,” ujar Jokowi di Kottabarat, Senin (27/10).
Proyek Whoosh menelan investasi sekitar US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Dari jumlah tersebut, sekitar 75 persen berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya merupakan modal dari konsorsium BUMN Indonesia seperti PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Membengkaknya nilai investasi proyek ini memicu perdebatan publik mengenai tanggungan utang. Purbaya sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh, karena pengelolaannya sudah berada di bawah Danantara, yang memiliki sumber dana dari dividen BUMN.
“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” kata Purbaya dalam kesempatan terpisah.
Saat ini, pemerintah masih bernegosiasi dengan China terkait restrukturisasi pinjaman proyek Whoosh. Selain isu utang, proyek ini juga dibayangi dugaan penggelembungan anggaran yang tengah menjadi perhatian publik.
(del/agt)
