Ratusan Miliar Rupiah APBD Jawa Barat untuk Gaji dan Operasional Gubernur, Wagub dan DPRD

by -13 Views
banner 468x60


Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi bersama Wakilnya Erwan Setiawan menunggang kuda menyapa warga saat kirab budaya atau karnaval Jabar Hudang dalam rangka perayaan HUT Provinsi Jawa Barat (Jabar) ke-80, di Kota Bandung, Selasa (19/8). Karnaval yang diikuti seluruh kota dan kabupaten di Jabar ini mengangkat spirit kebangkitan hasil pertanian, industri dan UMKM lokal.

banner 336x280

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Puluhan miliar rupiah dana APBD Jawa Barat tahun 2025 digunakan untuk belanja gaji dan operasional Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan tahun 2025. Nilainya kurang lebih mencapai Rp 64.958.190.620.

Dari data yang diterima Republika, dana terbesar digelontorkan untuk biaya operasional Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat mencapai Rp 28.800.000.000. Sedangkan gaji dan tunjangan Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat mencapai Rp 2.215.627.310.



Hanya belanja pakaian dinas Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang dilakukan efisiensi dari semula Rp 275.500.000 menjadi Rp 118.000.000.000. Sedangkan untuk anggota DPRD Jawa Barat terdapat belanja penerimaan lainnya yang belum dijabarkan secara detail termasuk untuk pimpinan DPRD Jabar mencapai Rp 29.476.800.000.

Sementara itu, gaji dan tunjangan untuk DPRD Jawa Barat mencapai Rp 177.459.128.555 tanpa adanya efisiensi. Belanja tersebut terdiri dari belanja representasi, tunjangan-tunjangan di antaranya komunikasi, reses dan lainnya.

Belanja tunjangan komunikasi dan intensif pimpinan mencapai Rp 30 miliar. Sedangkan belanja tunjangan jabatan mencapai kurang lebih Rp 3 miliar. Sedangkan belanja untuk kesejahteraan pimpinan DPRD Jawa Barat dan anggota mencapai Rp 90 miliar.

Termasuk tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Jawa Barat mencapai Rp 89 miliar. Serta tunjangan transportasi untuk anggota DPRD Jawa Barat mencapai Rp 37 miliar.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Jawa Barat belum merespons terkait tunjangan-tunjangan tersebut. Kondisi diatas berbanding terbalik dengan peristiwa seorang ibu dan dua orang anaknya yang mengakhiri hidup karena himpitan ekonomi.


Advertisement

banner 336x280

No More Posts Available.

No more pages to load.