Susanto Triyogo Adiputro, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Fraksi PKS DPRD Kota Bandung
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., MT (Sekretaris komisi I, F-PKS DPRD Kota Bandung)
Akhir tahun selalu menjadi ruang refleksi: sejauh mana Kota Bandung bergerak menuju kota yang lebih baik, dan di titik mana kita perlu berani berbenah. Refleksi ini penting bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan kota berjalan pada arah yang benar dan berdampak nyata bagi warga.
Kota Bandung bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh warganya. Karena itu, setiap persoalan kota mulai dari sampah, kemacetan, banjir, pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan pelayanan publik, harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi fondasi utama perubahan kota.
Persoalan-persoalan tersebut tidak bersifat insidental. Ia bersifat struktural dan saling terkait. Masalah sampah beririsan dengan tata kelola lingkungan dan perilaku konsumsi.
Kemacetan berkaitan dengan tata ruang dan transportasi publik. Banjir terkait dengan alih fungsi lahan dan infrastruktur. Pengangguran dan kemiskinan berhubungan erat dengan kualitas kebijakan ekonomi dan akses layanan publik. Tanpa keberanian membaca persoalan secara utuh dan jujur, solusi yang lahir akan selalu bersifat tambal sulam.
Dalam konteks ini, ukuran keberhasilan pembangunan kota perlu diletakkan pada dampak nyata bagi warga, bukan semata pada banyaknya program atau laporan administratif.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah hidup warga menjadi lebih mudah? Apakah biaya hidup semakin terjangkau? Apakah layanan publik semakin adil dan merata? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut belum memuaskan, maka koreksi kebijakan adalah keniscayaan.
