Dapur SPPG Pangauban di Batujajar, KKB yang sudah mengantongi sertifikat SLHS.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT — Separuh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat yang mengolah menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Setidaknya ada 161 SPPG yang sudah berdiri di wilayah tersebut.
“Data dari Dinas Kesehatan, dari 161 SPPG itu baru 88 yang sudah ada SLHS-nya. Sisanya masih berproses, apalagi kan bertambah terus SPPG yang baru-baru,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Setda KBB sekaligus Kepala Satgas MBG KBB, Fauzan Azima saat dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026).
Selain mengawasi soal penerbitan SLHS, Satgas MBG yang baru dibentuk itu juga akan berperan mengawasi operasional SPPG dalam mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah hingga ibu hamil dan menyusui. Tugas Satgas MBG tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2025.
“Ya intinya keberadaan satgas untuk memastikan operasional SPPG itu sesuai dengan arahan BGN yang dituangkan di dalam Perpres 115 Tahun 2025,” ucap Fauzan.
Di Perpres tersebut tertuang beberapa poin penting terkait pengoperasian SPPG dalam mengolah dan mendistribusikan. Mulai dari standar menu hingga sumber bahan baku yang digunakan.
“Di situ (Perpres 115 Tahun 2025) kan soal standar menu, harga menu, sumber bahan itu sudah ada. Intinya panduan operasional SPPG sepenuhnya ada di Perpres itu,” kata Fauzan.
Pengawasan yang diperketat akan meminimalisir potensi kesalahan SPPG dalam mengelola menu MBG. Bandung Barat sendiri menjadi daerah dengan kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah di Bandung Barat sepanjang tahun 2025. Lebih dari seribu anak jadi korban keracunan MBG itu.
“Tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin. Kita akan fasilitasi jika ada aduan terkait MBG dari orangtua, nanti kita akan sampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) sebagai kepanjangan tangan dari BGN,” ucap Fauzan.
