Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meluncurkan aplikasi pencarian kerja “Nyari Gawe”, di Kabupaten Indramayu, Selasa (7/10/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengungkapkan alasan tidak melakukan aksi protes ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Sadewa terkait pemotongan dana transfer daerah. Ia menilai pemerintah provinsi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.
“Saya jelaskan bahwa gubernur adalah kepala daerah otonom yang dipilih langsung oleh rakyat, sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, tidak elok jika saya memprotes keputusan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat sendiri,” ujar Dedi, akhir pekan lalu.
Dedi menyebut, pemotongan dana transfer daerah untuk Provinsi Jabar mencapai Rp 2,4 triliun. Sedangkan untuk kabupaten dan kota mencapai Rp 2,7 triliun. “Tentu saja, jika ada yang bertanya apakah pemotongan ini akan berpengaruh pada pembangunan daerah, jawabannya ya, pasti berpengaruh,” kata dia.
Selama ini, kata dia, pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota membangun jalan, jembatan, irigasi, sekolah, hingga rumah sakit dengan menggunakan dana transfer daerah. Seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
Ia menegaskan pembangunan tetap akan berlanjut. Dedi Mulyadi mengaku akan melakukan penyiasatan dengan mengurangi belanja rutin yang kurang prioritas. “Saya memilih beradaptasi, dengan cara mengurangi belanja rutin yang dianggap kurang prioritas,” kata dia.
Ia mengaku sejumlah belanja seperti perjalanan dinas, sejumlah anggaran gubernur, belanja listrik dan lainnya bakal dikurangi.
