Jakarta, CNN Indonesia —
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyatakan akan melakukan transformasi menjadi strategic holding serta penguatan portofolio bisnis yang menargetkan pemangkasan jumlah perusahaan BUMN dari awalnya berjumlah 1.000 menjadi sekitar 200-240 melalui konsolidasi dan restrukturisasi guna meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan daya saing global.
Langkah penataan portfolio bisnis atau streamlining bertujuan agar Telkom dapat memastikan fokus pada bisnis inti yang mendukung empat pilar transformasi Telkom 2030. Melalui streamlining, perusahaan diharapkan dapat menjadi lebih ramping, efisien, dan tidak terdapat anak usaha dengan portofolio yang hampir serupa. Melalui penataan kembali portofolio bisnis, Telkom turut memastikan bahwa setiap anak usaha benar-benar memberikan kontribusi dan value creation optimal bagi TelkomGroup.
Inisiasi rencana program streamlining Telkom didasarkan pada kajian subsidiary streamlining yang disusun menggunakan framework dari konsultan bisnis independen. Framework tersebut dirancang secara komprehensif untuk mengevaluasi portofolio anak perusahaan Telkom, dan menentukan opsi optimal bagi masing-masing entitas, baik melalui cut loss atau divestasi di bawah nilai invested capital, write off atas shareholder loan, maupun pembubaran anak usaha yang dinilai tidak lagi memberikan nilai tambah strategis bagi TelkomGroup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji menyampaikan bahwa streamlining merupakan bagian penting untuk mendukung Telkom mewujudkan strategic holding dua tingkat (two tier strategic holding) yang berfokus pada penciptaan nilai.
“Strategi ini dapat memperkuat posisi Telkom sebagai digital telco dan enabler ekosistem digital nasional yang berdaya saing global, sekaligus mendorong efisiensi, improvement, sinergi dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan,” kata Seno pada kegiatan Forum Group Discussion: Streamlining Anak Usaha untuk Agility & Optimalisasi Bisnis Telkom di Bandung, Jumat (31/10).
Menurutnya, kehadiran streamlining portofolio bisnis bertujuan agar Telkom dapat semakin fokus pada bisnis inti yang mendukung pilar transformasi perusahaan. Dengan organisasi yang lebih lean dan efisien, setiap anak perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi TelkomGroup.
“Langkah ini diambil sekaligus untuk memperkuat posisi Telkom dalam menjadi perusahaan strategic holding yang lebih solid dan dapat terus bertumbuh,” ujar Seno.
Agenda Forum Group Discussion sendiri bertujuan memastikan program streamlining Telkom berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta prinsip business judgment rules dan governance risk and compliance (GRC). Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh sebagai keynote speaker, dan narasumber Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto; Deputi Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Keuangan (BPKP), Iwan Taufiq Purwanto; dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Muhammad Hayyanul Haq.
Pada kesempatan ini, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, apabila ada kerugian dari keputusan bisnis yang diambil dengan dasar itikad baik dan dibuktikan tanpa unsur mens rea adalah risiko bisnis yang wajar, bukan tindak pidana korupsi, asalkan dijalankan dengan bertanggung jawab.
“Cut loss merupakan langkah pemutusan kerugian perusahaan tidak semakin besar. Tindakan ini sah dan dapat dilakukan sepanjang dilandasi niat baik untuk memperbaiki kondisi perusahaan, tidak mengandung unsur mens rea, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Yusuf mengingatkan, dalam pelaksanaannya harus disertai dokumentasi yang lengkap dan akurat, serta memperoleh persetujuan dari Danantara, dan akan lebih kuat apabila didukung oleh peraturan internal Danantara.
Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto optimistis, bahwa sinergi Telkom dengan Danantara, BPKP, BP BUMN, Kejaksaan, dan auditor publik akan menghasilkan model best practice baru bagi tata kelola BUMN di Indonesia.
Menurut Hendro, pada akhirnya, keberhasilan restrukturisasi Telkom akan bermuara pada dua hal, yakni peningkatan nilai Telkom sebagai perusahaan yang sehat, dan terjaganya amanat publik tanpa menyembunyikan kerugian negara.
“Agar inisiatif ini dapat memberikan dampak positif bagi Telkom, kami juga menekankan pentingnya penguatan strategi serta pemahaman mendalam terhadap aspek kepatuhan. Dengan demikian, setiap keputusan strategis diambil secara prudent dengan melibatkan pertimbangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan,” ujar Direktur Legal & Compliance Telkom, Andy Kelana.
Sejalan, Andy menegaskan komitmen Telkom untuk memastikan setiap proses streamlining dilakukan secara akuntabel, transparan, selaras dengan prinsip GRC melalui koordinasi erat dengan Kejaksaan Agung, BPKP, Danantara, dan Badan Pengaturan BUMN yang menjamin kepatuhan hukum dan mendukung transformasi menuju korporasi yang lebih gesit, efisien, dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu, kami mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan atas masukan yang telah diberikan untuk mendukung inisiatif ini,” tambahnya.
Sebagai upaya memastikan proses streamlining berjalan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, Telkom juga menekankan pentingnya penguatan strategi serta pemahaman mendalam terhadap aspek kepatuhan.
Untuk itu, Telkom melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli akademisi, auditor, dan kejaksaan, guna memastikan pelaksanaan proses streamlining berjalan sesuai koridor hukum.
Melalui inisiatif streamlining portofolio bisnis TelkomGroup, Telkom menyatakan selalu mendukung upaya penciptaan nilai tambah bagi perekonomian nasional, di mana Telkom akan tetap menjalankan peran strategis dalam transformasi digital Indonesia yang berkelanjutan.
(rea/rir)
