Oleh Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Jujur diakui, jika tata kelola perberasan nasional digarap secara berkualitas, mestinya Indonesia merupakan negara di dunia yang cukup perkasa dalam hal perberasan.
Dengan sumber daya alam yang berlimpah, tidak menutup peluang, bila bangsa ini mampu mewujudkan swasembada beras berkelanjutan dan tidak lagi sekedar swasembada beras on trend.
Dalam salah satu kesempatan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sempat mengumumkan, pada 1 Januari 2026, pemerintah kembali akan memproklamirkan swasembada beras.
Dengan mempertimbangkan berbagai hal, pemerintah optimistis, di awal tahun ini, Indonesia bakal mampu meraih lagi atribut sebagai negeri yang mampu swasembada beras.
Yang penting dijadikan catatan kritis adalah apakah swasembada beras yang diraih akan dibarengi dengan semakin meningkatnya kesejahteraan petani padinya atau tidak, di mana peningkatan produksi padi yang cukup spektakuler ini masih belum berkorelasi positip dengan tingkat kesejahteraan petani, khusisnya mereka yang terkategorikan sebagai petani gurem dan petani buruh ?
Seperti yang diketahui, swasembada beras versi Indonesia dapat dimaknai sebagai kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri tanpa harus mengimpor dari luar negeri. Ini berarti Indonesia bisa memproduksi beras secukupnya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri, jadi gak perlu lagi bergantung pada impor beras dari negara lain.
Kondisi perberasan nasional saat ini cukup memadai, dengan stok beras Pemerintah diperkirakan mencapai sekitar 3,8 juta ton hingga saat ini. Produksi beras nasional juga meningkat signifikan, diprediksi mencapai 34,77 juta ton pada akhir tahun 2025.
Kondisi semacam ini benar-benar cukup menggembirakan, sehingga sah-sah saja bla Pemerintah akan mengumumkan kisah sukses swasembda beras.
Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian, alasan Pemerintah Indonesia berencana memproklamirkan swasembada beras di penghujung tahun 2025 karena produksi beras nasional diperkirakan mencapai 34,77 juta ton pada akhir tahun 2025. Angka ini jauh melebihi kebutuhan konsumsi yang sekitar 30,97 juta ton.
Ini tercapai, merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah, seperti peningkatan luas tambah tanam (LTT), pengembangan food estate, penyediaan input pertanian, modernisasi pertanian, dan peningkatan infrastruktur pertanian.
Berbagai faktor yang mendukung pencapaian swasembada beras antara lain peningkatan Produksi. Produksi beras nasional meningkat signifikan, mencapai 34,77 juta ton gabah kering giling (GKG) pada akhir 2025. Kemudian, stok beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Selanjutnya,
harga gabah petani meningkat, mencapai Rp6.900/kg, di atas harga patokan pemerintah Rp6.500/kg. Lalu, dukungan Infrastruktur. Pemerintah meningkatkan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan desa, dan jaringan listrik.
Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketergantungan pada Impor. Stok beras melimpah di 2025 berasal dari impor signifikan pada 2024. Lalu, ekosistem perbenihan. Industri perbenihan belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan produksi. Juga infrastruktur irigasi. Keterbatasan sistem irigasi modern menghambat produktivitas di luar Jawa.
Pemerintah Indonesia memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mencapai swasembada beras. Strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas. Pemerintah fokus pada peningkatan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi modern, mekanisasi, dan inovasi digital.
Selanjutnya, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk memastikan petani mendapatkan keuntungan yang layak.
Lalu, penyerapan gabah oleh Bulog. Bulog melakukan penyerapan gabah secara jemput bola untuk memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani.
Selain itu dikembangkan pencetakan sawah baru. Pemerintah berencana mencetak sawah baru seluas 3 juta hektare dalam 5 tahun mendatang.
Kemudian, modernisasi pertanian. Pemerintah mendorong modernisasi pertanian melalui penggunaan teknologi dan mekanisasi.
Penting juga dukungan infrastruktur. Pemerintah meningkatkan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan desa, dan jaringan listrik.
Tak kalah penting, pendampingan dan pelatihan. Pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka.
Tantangan untuk mewujudkan strategi swasembada beras sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani padinya antara lain :
Perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi pertanian dan ketersediaan air. Kemudian, keterbatasan sumber daya, seperti lahan, air, dan tenaga kerja, dapat menghambat produksi pertanian.
Lalu infrastruktur pertanian yang belum memadai, seperti irigasi dan jalan desa, dapat menghambat produksi dan distribusi hasil pertanian. Bisa jadi karena harga Input yang Tinggi. Harga input pertanian, seperti pupuk dan benih, yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan petani.
Selanjutnya, keterampilan petani yang belum memadai dapat menghambat adopsi teknologi dan inovasi pertanian. Atau karena kebijakan yang belum sinkron antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat implementasi program-program pertanian.
Boleh jadi, pendanaan yang belum memadai dapat menghambat implementasi program-program pertanian dan pengembangan infrastruktur.
Bahkan maraknya korupsi dan inefisiensi dapat menghambat implementasi program-program pertanian dan mengurangi efektivitas kebijakan.
Dengan demikian, perlu adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, petani, dan stakeholders lainnya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan strategi swasembada beras dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Terobosan cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai swasembada pangan di Indonesia meliputi beberapa strategi, antara lain:
Pertama, Pertanian Presisi. Menggunakan teknologi informasi dan data untuk mengoptimalkan produksi tanaman, seperti penggunaan satelit, sensor, dan analisis data untuk memantau kondisi tanaman dan tanah secara real-time.
Kedua, Teknologi Pertanian Modern. Menggunakan teknologi modern seperti drone, irigasi pintar, dan sistem monitoring tanaman untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Ketiga, Koperasi Pertanian Multipihak. Mengembangkan koperasi pertanian yang melibatkan berbagai pihak, seperti petani, pengepul, penjual, dan konsumen, untuk meningkatkan daya tawar petani dan memperbaiki sistem pasok pangan.
Keempat, Hilirisasi dan Industrialisasi Pertanian. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan pendapatan petani.
Kelima, Pendidikan dan Pelatihan. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam mengelola lahan dan meningkatkan produktivitas.
Keenam, Dukungan Pemerintah. Meningkatkan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, insentif, dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai swasembada pangan. Dengan implementasi strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai swasembada pangan di Indonesia. Semoga jadi bahan perenungan bersama.
