Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah atau yang akrab disapa Ummi Siti Oded mengajak seluruh pemuda Indonesia menjadikan momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober sebagai titik tolak untuk memperkuat semangat persatuan, berkarya, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
“Pemuda adalah pemimpin masa depan. Langkah mereka harus berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa agar setiap karya yang dihasilkan mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Ummi Siti dalam kepada Republika, Selasa (28/10/2025).
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda adalah warisan besar yang harus terus dijaga melalui kerja nyata dan dedikasi.
“Masa depan kita tergantung pada mimpi-mimpi para pemuda. Orang tua juga perlu mendorong anak-anaknya untuk memiliki cita-cita Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera,” tuturnya.
Ia menegaskan, bonus demografi menjadi peluang besar sekaligus tantangan. Karena itu, pemuda harus menyiapkan diri dengan ilmu, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan zaman.
“Jangan pernah berhenti belajar dan hormati orang tua. Jadilah pemuda yang mandiri, berilmu, dan cinta kepada bangsanya,” pesan Ummi Siti.
Ummi Siti juga menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi pemuda Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas sebagai perokok di Jawa Barat berjumlah 32 persen dan pengangguran terbuka 6,7 persen.
“Ini PR besar bagi kita semua. Pemuda harus sehat, punya life skill, dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok. Selain itu, perkawinan anak dan kejahatan seksual masih menjadi catatan merah yang perlu perhatian bersama,” ujarnya.
Meski begitu, Ummi Siti mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Pemuda Jawa Barat yang kini naik ke peringkat 20 nasional. Ia optimistis capaian tersebut akan terus meningkat jika seluruh pemuda di Jawa Barat memiliki komitmen kuat untuk menempuh pendidikan minimal 12 tahun.
“Tidak boleh ada pemuda yang putus sekolah. Wajib belajar 12 tahun harus menjadi kesadaran kolektif,” tegasnya.
