REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG–Wakil Gubernur Jawa Barat mengkritik sekaligus mempertanyakan Sekda Jabar Herman Suryatman yang tidak pernah hadir di sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Ia bahkan meminta agar anggota DPRD untuk menanyakan hal tersebut kepada Sekda Jawa Barat.
Sorotan tajam disampaikan Wagub Jabar kepada anggota DPRD Jabar saat melakukan sidang paripurna di DPRD Jawa Barat, Kamis (19/6/2026). Agenda sidang paripurna membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jabar tahun 2024.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara yang memimpin Sidang Paripurna pun, mengatasi situasi dengan bijak.
Dalam agenda sidang yang tengah berjalan, anggota DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Pipik Taufik Ismail menanyakan soal utang Provinsi Jabar kepada BPJS sekitar Rp 300 miliar. Pipik meminta ketua TAPD untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan utang tersebut.
“Ini kasusnya di 2024, maka kami fraksi PDIP ingin meminta ketua TAPD untuk memberi penjelasan terkait permasalahan utang BPJS Rp 300 miliar. Ini jadi permasalahan tata kelola keuangan di Jabar, karena mengganggu permasalahan keuangan BPJS di beberapa daerah di Jabar,” ujar Pipik.
MQ Iswara yang menjadi pimpinan sidang memberikan tanggapan bahwa utang tersebut akan direalisasikan dalam anggaran perubahan tahun 2025 ini. Kemudian Wagub Jabar Erwan Setiawan ikut menanggapi hal tersebut.
Gayung bersambut, Erwan pun menjawab jika penyampaian jawaban atas pelaksanaan APBD tahun 2024 akan disampaikan oleh Sekda Jabar Herman Suryatman, karena pada tahun 2024 dirinya bersama Dedi Mulyadi belum menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. “Karena saya dengan Gubernur tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real, tadi yang disampaikan oleh yang terhormat juga dari fraksi PDIP,” kata Erwan.
Tak sampai disitu, Erwan pun meminta kepada anggota DPRD untuk menanyakan perihal kehadiran Sekda. Sebab, menurutnya selama Paripurna Sekda dianggap tidak pernah hadir.
“Dan juga sekalian tanyakeun (tanyain), kamana wae (kemana saja) Sekda. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir dan sekarang pun di kantor gak pernah ada. Coba tanyakan yang terhormat anggota DRPD, terima kasih,” katanya.
Pernyataan Erwan itu kemudian ditanggapi lagi oleh Iswara. Menurut Iswara, Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda merupakan bagian dari integral yang tidak terpisahkan dari eksekutif.
“Yang dibacakan nanti tentunya hasil pembahasan bersama TAPD, jadi kita akan menerima nanti apakah Gubernur yang menjawab, apakah Wagub atau Pak Sekda dan masalah yang disampaikan Wakil Gubernur tadi biarlah itu menjadi masalah internal di eksekutif. Kita jaga rumah kita masing-masing saja,” kata Iswara.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, ketidakhadirannya di sidang paripurna karena bersamaan dengan agenda lain yang mewakili Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
“Bapak/lbu Pimpinan miwah (sekaligus) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, katut wargi-wargi (sekaligus) warga Jawa Barat. Mohon dimaafkan segala kesalahan, tadi pagi jam 10:30 WIB saya tidak bisa hadir acara paripurna DPRD Provinsi Jabar dikarenakan bentrok dengan jadwal Pak Gubernur sama dengan disposisi beliau. Bisa dilihat terkait jadwal pak gubernur bersamaan disposisi beliau, bisa dilihat di update protokol,” ujar Herman.
Selain itu, pada waktu berikutnya, Herman mengatakan, ada kegiatan mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno untuk meninjau lokasi bencana pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta.
“Kebetulan di waktu yang sama jam 11:30 WIB saya terima tugas Pak Gubernur untuk mendampingi kunjungan kerja bapak menteri PMK ke lokasi bencana pergeseran tanah di Pasir Munjul, Purwakarta,” katanya.
